Potensi konflik saat
Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tetap ada. Potensi konflik
itu baik di antara kalangan masyarakat atau kandidat yang tidak
menerima kekalahan.
Penegasan ini dikemukakan Kapolda
Maluku Brigjen Muktiono saat rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) Maluku, yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur,
Selasa, lalu.
Dijelaskan, pengamanan Pilkada Maluku dengan sandi ‘Mantap Praja Siwalima’ sudah dilakukan sejak Desember 2012.
Operasi pengamanan tersebut termasuk
pengawalan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur,
pendistribusian logistik, pengamanan Kantor KPU, Bawaslu termasuk
personelnya. Pengamanan ini di-back up oleh TNI sehingga seluruh
kekuatan berjumlah 7.667 personel.
Dikatakan, untuk mengatasi potensi
konflik saat pilkada maka mesti dikelola secara baik melalui
kebersamaan dan keterpaduan secara komperhensif baik itu aparat
keamanan, masyarakat serta seluruh stakeholder.
“Polri punya satuan yang paling depan,
misalnya polsek, sub sektor, intelijen serta lainya, TNI juga sama
maupun komponen masyarakat, para raja, ketua pemuda, tokoh masyarakat,
tokoh agama. Kalau kita berdayakan untuk deteksi dini sangat baik
sekali, tinggal bagaimana kita merangkum dan memberdayakan agar terbina
dengan baik di seluruh wilayah Maluku. Kalau perlu satu saat buat
semacam penataran dengan melibatkan seluruh komponen diatas, karena
mereka pucuk yang paling depan. Kalau mereka kita bisa berdayakan tentu
semua informasi dan permasalahan yang paling ujung cepat kita ketahui
dan mudah-mudahan bisa kita tangani agar tidak berkembang,” tukas
Muktiono.
Jenderal bintang satu ini juga
mengungkapkan ada beberapa gambaran perkiraan ancaman yang sering
terjadi saat berlangsungnya proses pentahapan pilkada yakni money
politic, curi start, kampanye, terlambat distribusi, kurangnya
personil, dan manipulasi. “Apabila pengawasan tidak dilakukan dengan
baik maka potensi-potensi diatas bisa saja terjadi,” papar Muktiono.
Namun demikian, kata Muktiono,
permasalahan ini tetap menjadi perhatian pihaknya selain itu juga
merupakan kewenangan Bawaslu dan Panwaslu, sehingga diharapkan bisa
dicegah.
“Nantinya besok kampanye akan dilakukan
secara bersama memploklamirkan kampanye damai agar Pilkada Maluku bisa
dilaksanakan secara jujur dan adil. Ini merupakan harapan kita semua.
Dan bisa kita kawal sampai pelantikan,” ujarnya.
Komentar