Dugaan Sogok-menyogok dalam Penerimaan CPNS Dilaporkan

Ambon: Ombudsman Perwakilan Maluku menerima sejumlah laporan pengaduan tentang praktik kecurangan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari puluhan pegawai honorer di sejumlah daerah di Maluku. Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Elia Radianto mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menangani sejumlah pengaduan dari puluhan pegawai honorer yang merasa dirugikan dalam seleksi CPNS. 


“Kami telah menerima laporan pengaduan dari pegawai honorer yang merasa dirugikan. Untuk Kota Ambon kami menerima 29 laporan, Kota Tual 4 laporan dan Kabupaten Maluku Tengah 8 laporan,” kata Elia kepada Kompas.com di Ambon, Rabu (5/3/2014). 



Dia menjelaskan, setelah mendapatkan laporan pihaknya langsung melakukan investigasi. Mereka lalu menemukan kecurangan dalam seleksi penerimaan CPNS di tiga kabupaten itu. Tingkat kecurangan dalam seleksi CPNS yang ditemukan di antaranya terjadi praktik curang dalam administrasi penyelenggara dan panitia seleksi CPNS. 



“Jadi ada pegawai yang tidak honor tapi diangkat menjadi PNS, ada juga yang hanya honor sebentar tapi diangkat. Kita juga menemukan ada seorang guru yang telah mendapat SK yayasan sebagai guru tapi diangkat sebaga PNS padahal aturannya tidak boleh begitu,” ungkap Elia. 



Menurutnya, selain praktik curang tersebut, di Kabupaten Maluku Tengah juga terjadi dugaan praktek sogok-menyogok kepada panitia seleksi. Terkait masalah tersebut, dia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Ombudsman pusat di Jakarta. 



“Nanti setelah dilaporkan Ombudsman di Jakarta akan berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan),” ujarnya. 



Dia menegaskan, jika terbukti melakukan kecurangan, maka pegawai honor yang telah diangkat menjadi CPNS dapat ditinjau kembali untuk dicoret.



”Jika bermasalah maka pegawai honorer yang diangkat jadi PNS dapat dibatalkan,” ujarnya. 



Elia mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh Sekretaris Daerah kabupaten Kota se Maluku dan juga Kepala-kepala BKD terkait masalah ini.(kompas.com)

Komentar